Penguatan deteksi dini dan stabilitas daerah menjelang agenda demokrasi.
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi kewaspadaan nasional bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dan unsur terkait menjelang pelaksanaan agenda demokrasi.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan dalam melakukan deteksi dini, membangun komunikasi lintas sektor, dan menjaga stabilitas sosial politik masyarakat.
Ditjen Polpum menilai stabilitas daerah menjadi bagian penting dari keberhasilan agenda demokrasi. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat pemetaan potensi kerawanan serta menyusun langkah pencegahan secara terukur.
Melalui sinergi pusat dan daerah, setiap perkembangan situasi di wilayah dapat direspons secara cepat, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penguatan kewaspadaan nasional tidak hanya bertumpu pada aparatur pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, media, dan organisasi kemasyarakatan.
Ditjen Polpum berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga ruang demokrasi yang aman, tertib, dan damai sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas dan bertanggung jawab.
“Kewaspadaan nasional harus dibangun melalui koordinasi yang kuat, informasi yang akurat, dan respons cepat terhadap dinamika yang berkembang di daerah.” ujar perwakilan Ditjen Polpum.
Akses layanan informasi publik, regulasi, agenda, dan kanal pengaduan masyarakat melalui portal ini.
